Suara


  • HOME

  • CPNS

  • Keadaan

  • Aspirasi Anda

  • Kesejahteraan

  • Dari Lapangan

  • Jasa Luar Biasa

  • Saran Anda (aktif)


  • Pengembangan Sekolah

    Pojok Guru Indonesia

    International Teachers Corner


    Kami sangat menghargai saran anda di website ini.

    Kontak kami:



    Keadaan di Negara Kita
    Keadaan

    Kalau kita ingin membahas keadaan sekarang sebaiknya kita mulai dengan pengertian yang sama mengenai keadaan yang seharusnya:

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 43 TAHUN 1999
    TENTANG
    PERUBAHAN ATAS
    UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
    POKOK KEPEGAWAIAN
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

    Menimbang:
    a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, keperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945:

    b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme:

    (Himpunan, Badan Kepegawaian Negara, 2001, Hal.3)


    Kalau kita membaca Undang-undang kita yang sangat bagus, kita harus bingung - mengapa menjadi begini?
    "BPK: Pemerintah Mega Korupsi RP166,5 Triliun
    Batavia, September 24, 2004, Hal. 1
    Rp166,5 Triliun dan US62,7 juta uang yang pasti hilang dikorupsi."

    Kalau kita membaca bagian a. (di atas) kita dapat percaya bahwa pertanggungjawaban pegawai negeri adalah "masyarakat madani yang taat hukum, keperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral". Sebaliknya, kalau kita melihat kenyataan, kita harus anggap bahwa kegagalan pegawai negeri adalah sebab negara ini termasuk ranking ketiga di dunia untuk korupsi, dan masyarakat selalu bersuara mengenai moral negara ini yang sangat rendah.

    KETENTUAN UMUM (Hal.5)
    Pasal 1

    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

    1. Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


    Memang ini sangat menarik karena kelihatannya tidak ada syarat bahwa calon Pegawai Negeri harus membayar sekian Rupiah sebelum diterima, atau Pegawai Negeri kena biaya kalau kenaikan pangkat. Re: "syarat yang ditentukan". Kalau anda diminta atau kena biaya, melapor langsung ke BKN Pusat, telepon (021) 8092423 Faks (021) 8010301 atau Kementerian Kesra (021) 3453289, (021) 3857034. (Nik)

    Kalau semua Pegawai Negeri yang jujur adalah pro-aktif melawan korupsi dan melaporkan, ini adalah langkah yang paling penting untuk memberantas korupsi.

    Ini hanya sebagai ungkapan pendek dan kami mengundang
    anda untuk berFORUM bersama
    .


    Saran / Informasi Anda

    Nama: Agus Sodikman, S.Pd.
    Dari: Parigi Ciamis / Jawa Barast
    Saya: Guru SMP NEGERI 1 PARIGI
    Saran: GBS dalam penerimaan CPNS di harapkan diangkat tanpa testing, dikarenakan akan menjadi GBS testingnya seperti CPNS dan GBS harap diangkat menjadi CPNS langsung dari pusat.
    E-mail Pengirim:
    Tanggal: 2 - 12 - 2005


    Nama: Ir. AHMAD DJUNAEDI, M.Sc.
    Dari: BANDUNG/JAWA BARAT
    Saya: Pegawai Negeri BANDUNG
    Saran: Mohon Peraturan Perundang - Undangan Pegawai Negeri diterapkan dan dipantau oleh pihak yang berwenang, jangan sampai Undang - Undang, PP, Keppres dll. dikalahkan oleh kekuasaan Kepala Daerah dan Pemberian Jabatan sudah tidak melihat unsur DUK dan PDLT lagi, tapi tergantung selera Kepala Daerah
    E-mail Pengirim:
    Tanggal: 06 DESEMBER 2005


    Nama: alim
    Dari: banten
    Saya: Pegawai Negeri diknas
    Saran: Januari 2006 pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri kisaran 20%.Gaji kami sekarang 970.000,- (gol IIIa, pengeluarannya berupa:

    1. listrik (Rp 200.000,-/bulan)

    2. kebutuhan sehari-hari (Rp 900.000,-/per hari x 30= 900.000,-

    3. sekolah anak Rp 300.000/bulan

    jumlah Rp 1.400.000,-, (belum kebutuhan lain-lain)

    contoh hanya garis besarnya.

    Saran kami: Pemerintah sebelum menaikkan gaji pegawai mohon turun ke lapangan untuk mengetahui dengan benar apa yang dialami oleh PNS. Pemerintah mau memaksimalkan SDM PNS, tapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai sama juga memancing tanpa umpan, pasti tidak akan mendapatkan ikan yang diinginkan. Untuk menaikkan gaji mohon disesuaikan dengan kehidupan sekarang, Gaji naik 20% tapi harga barang kebutuhan naik 50%
    E-mail Pengirim: al_fu@plasa.com
    Tanggal: 13-12-2005


    Nama: asep Suprijadi
    Dari: Bandung Jawa Barat
    Saya: Guru Bandung
    Saran: Mengapa persentase kenaikan gaji Gol 3 dan 4 sedikit. Bagi PNS - Guru Gol 3 dan 4 penghasilan saat ini tidak memadai. tolong perhatikan nasib PNS Guru. Kami pesimis dengan UU Guru
    E-mail Pengirim: as@plasa.com
    Tanggal: 14 Desember 2005


    Nama: Pudji Prihatin Wibowo
    Dari: Jakarta
    Saya: Pegawai Negeri Dephan
    Saran: Terima kasih untuk forum ini, seandainya Dephan sama seperti departemen lain, punya nyali untuk menghapus militer dari tubuhnya, mungkin policynya akan lebih baik tidak kaku, dan kesejahtraannya akan lebih baik. Kapan ya Dephan bersih dari pihak militer?
    E-mail Pengirim: pudjiprihatin@yahoo.com
    Tanggal: 09/01/2006


    Nama: TITIN
    Dari: BANTEN
    Saya: Pegawai Negeri BANTEN
    Saran: KAPAN TUNJANGAN DAN KENAIKAN GAJI DIREALISASIKAN?

    SEMUA HARGA KEBUTUHAN POKOK SUDAH NAIK, KAMI HARUS NAIK APA PERGI KERJA?
    E-mail Pengirim: arie_brmdz@yahoo.com
    Tanggal: 12/01/06


    Nama: Hafidz
    Dari: Surabaya, Jawa Timur
    Saya: Guru Surabaya
    Saran: Bagaimana dengan kami yang sudah lama mengajar/mengabdi di sekolah swasta? Apa tidak ada perhatian pada kami guru swasta ?
    E-mail Pengirim: Hafidzarif@yahoo.com
    Tanggal: 25 Januari 2006


    Nama: Listya Rahma
    Dari: padang/Sumbar
    Saya: Mahasiswi UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
    Saran: GAJI PEGAWAI DINAIKIN LEBIH TINGGI LAGI DONG SOALNYA, WALAUPUN SUDAH NAIK TAPI NAIKNYA CUMA SEDIKIT SEDANGKAN HARGA2 BARANG KEBUTUHAN IKUT NAIK!
    E-mail Pengirim:
    Tanggal: 27 JANUARI 2006


    Nama: Herry
    Dari: Bandung
    Saya: Pegawai Negeri Bandung
    Saran: Gmn klo kita semua sesekali melakukan MOGOK MASAL untuk sehari saja.... Masa kita kalah dengan BURUH PABRIK yang bisa MOGOK menuntut Upah Minimum... Padahal di negara manapun di dunia ini, PNS (Civil Servants) juga BERHAK untuk MOGOK (UNJUK RASA) karena ini dilindungi oleh KONVENSI dan DEKLARASI HAM PBB... Hayu MOGOK Ahhhhhh........! HIDUP PNS...!
    E-mail Pengirim: rhesya_s25@yahoo.com
    Tanggal: 02 Februari 2006


    Nama: Memetlee
    Dari: langsa
    Saya: Masyarakat langsa
    Saran: tolong disediakan satu link yang isinya daftar nama tenaga honorer yang namanya telah sampai di bkn pusat menurut kabupaten / kota.
    E-mail Pengirim: memetcoltd@yahoo.com
    Tanggal: 04 - 02 - 2006


    Nama: putu andre
    Dari: denpasar/bali
    Saya: Guru denpasar
    Saran: saya sebagai salah satu honorer di sebuah sekolah swasta di denpasar, saya sudah mengabdi 3 tahun saya ingin tanyakan apakah saya bisa memakai masa pengabdian saya diswasta untuk jadi PNS, mohon saran dan jalan dari rekan rekan yang sudah berhasil dan apa tri and trik untuk lulus CPNS
    E-mail Pengirim: andre_putu@yahoo.com
    Tanggal: 12 - 02 - 2006


    Nama: Lia
    Dari: Jatim
    Saya: Pengamat Surabaya
    Saran: Ujian CPNS yang ada Di Jawa Timur harap di perhatikan benar-benar dari Panitia Pusat, karena ada kabar-kabar akan ada calo-calo CPNS yang berkeliaran di daerah Jatim.
    E-mail Pengirim:
    Tanggal: 16 Feb 2006


    Nama: Sutjipto
    Dari: Semarang, Jateng
    Saya: Pegawai Negeri Pemda
    Saran: bagaimana kalau kenaikan gaji PNS tidak usah diumumkan di media cetak maupun elektronic ? karena sebelum gaji diterima harga-harga sudah naik duluan, alangkah baiknya kalau yang dinaikan itu tunjangan isteri/suami dan anak karena selama ini tunjangan isteri/suami dan anak relatif kecil. Kami PNS bawah/gol. kecil sangat membutuhkan kenaikan yang memadai. Sedangkan apa perjuangan KORPRI saat ini kok tenang-tenang tidak memperjuangkan kesejahteraan anggotanya,sedangkan potongan berjalan terus.
    E-mail Pengirim: tjip_stp@yahoo.com
    Tanggal: 23-02-2006


    Nama: vera veriyanti
    Dari: Jakarta
    Saya: Mahasiswi Universitas Negeri Jakarta
    Saran: saya mau tanya hasil pengumuman tes cpns departemen dalam negeri kapan sih?
    betul gak akan dikirim via pos?
    saya harap sistimnya lebih transparansi lagi...
    harap dipercepat, jadi tidak menunggu lebih lama.
    E-mail Pengirim: delta_force_ai@yahoo.com
    Tanggal: 13 Maret 2006


    Nama: rini
    Dari: malang/jatim
    Saya: Mahasiswi universitas negeri malang
    Saran: saya adalah anak seorang pensiunan guru dan saat ini saya adalah calon tenaga pendidik. saya melihat bahwa kesejahteran untuk guru masih kurang padahal guru adalah penentu masa depan bangsa. merekalah yang mendidik tunas bangsa. kalau melihat dari segi finansial saya tidak ingin jadi guru.dari segi pendidikan saya ingin mencerdaskan tunas bangsa dengan ilmu yang saya. miliki.
    E-mail Pengirim: rynee_rinne@yahoo.com
    Tanggal: 15-03-2006


    Nama: rangga syailendra
    Dari: sambas / Kalimantan Barat
    Saya: Pengamat sambas
    Saran: Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dilapangan disinyalir adanya kecurangan / permainan uang oleh peserta cpns dengan oknum pejabat di lingkungan pemda sambas khususnya untuk jurusan s.1 akuntasi (analis potensi keuangan) untuk itu diminta kepada panitia penerimaan cpns pusat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran berita tersebut karena berdasarkan penilaian kami dilapangan terhadap peserta yg lulus adalah orang - orang yang mempunyai backing di pemda sambas serta propinsi kalimantan barat dan sebagai informasi bahwa salah satu peserta yang diterima bernama rahmansyah adalah mantan anak pejabat serta pecandu narkoba tapi yg pasti dalam menjelang penerimaan cpns sudah dipersiapkan sebaik mungkin , cuma satu permintaan dari kami agar lembar jawaban khusus untuk s.1 akuntansi ( analis potensi keuangan ) untuk segera dikoreksi ulang atau bila perlu tes ulang ,semoga suara kami ini dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti karena kami ingin sekali cpns di kab. sambas itu lulus dengan hasil yang murni ,serta dalam rangka menegakkan kebenaran
    E-mail Pengirim: ed_dira@yahoo.co.id
    Tanggal: 18 maret 2006


    Nama: yulis
    Dari: Djogjakarta
    Saya: Masyarakat bantul
    Saran: Dikampung saya yang namanya pegawai negeri pasti keadaan ekonominya lebih baik dari pada yang lainnya,tapi kenapa masih banyak yang menganggap gaji PNS itu rendah? Saya mau jadi PNS,kapan ada seleksi?
    E-mail Pengirim: ababil81@yahoo.com
    Tanggal: 25 juni 2006


    Nama: akbar
    Dari: dki jakarta
    Saya: Wartawan jakarta
    Saran: mengapa sarana telpon bkd dki jakarta tidak berpungsi secara Akurat dan susah dihubungi untuk menanyai CPNS yang sekarang
    E-mail Pengirim: farnza82@yahoo.co.id
    Tanggal: 26 juli 200 6


    Nama: JUNI ASMARA
    Dari: BANDUNG JAWA BARAT
    Saya: Pegawai Negeri Perpustakaan FK UNPAD
    Saran: Mohon pengankatan CPNS untuk sekarang, harus lbh trasnparan dan terbuka, jgn ada main belakang. dan yg hars lbh diperhatikan yang dah krja sebagai Honorer. mksh
    E-mail Pengirim: yudhie75library@yahoo.com
    Tanggal: 03 Agustus 2006


    Nama: Hadi Sumarto, S.,Pd
    Dari: Jakarta utara/DKI Jakarta
    Saya: Guru Jakarta
    Saran: Saat ini dengan adanya program PKPS-BBM khusus pendidikan BOS, bagi SD, sebagaian besar pengelolanya tdk memiliki dasar pembuatan lPJ. Tolong berikan mereka pembinaan dong!!! apalagi ada indikasi penggunaan dana yang tidak sebagaimana mestinya
    E-mail Pengirim: hadisumarto@yahoo.com
    Tanggal: 03 September 2006


    Nama: Drs. EDWARD ARITONANG
    Dari: Pontianak/KALIMANTAN BARAT
    Saya: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pontianak
    Saran: Hendaknya kepala sekolah harus benar-benar diseleksi , kalau bisa harus pernah menjadi Ketua Program dan Wakil Kepala Sekolah, sehingga jalannya sekolah itu benar-benar sesuai dengan harapan Bangsa, Saya melihat kepala sekolah sekarang cenderung makan uang bantuan dari pemerintah pusat dan uang komite
    E-mail Pengirim: Thrumen@yahoo.com
    Tanggal: 5 Oktober 2007


    Nama: Eva Revika Pasaribu Propinsi: Sumatra Utara 09/November/2007
    Saya: Masyarakat di Tarutung
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Saya sangat merasakan adanya kecurangan dalam pengiriman data dari honorer ke bkd, karena ada yang masih belum terdaftar nama di database untuk diangkat menjadi PNS. Mohon untuk petugas yang bersangkutan tidak bersifat pilih-pilih terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS

    Informasi Kontak: E-Mail: eva_r@yahoo.com


    Nama: Sofyan Propinsi: Banggai Kepulauan / Sulawesi Tengah 29 Desember 2007
    Saya: Staf Administrasi di Dinas PDK Kab. Banggai Kepulauan
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    kapan saya diangkat jadi PNS.saya uda lama kerja sebagai PTTD Dinas PDK Kab. Banggai Kepulauan tmt. 27 januari 2000.saya termasuk pada data base honorer pada instansi Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan dengan kelompok tugas sebagai tenaga tekhnis dengan no. urut 624, no. induk tenaga honorer 7207400151 a.n. sofyan.tolong bapak berbuat baik kepada saya!

    Informasi Kontak: E-Mail: s.tangguna@yahoo.com


    Nama: hidayat Propinsi: gorontalo 14 pebruari 2008
    Saya: Pegawai Negeri di pemkab. gorontalo
    Topik: Lain-Lain
    Saran Saya:

    kiranya dapat dimuat aturan-aturan terkait dengan PNS terutama kesejahteraan (gaji & tunjangan)

    Informasi Kontak: E-Mail: h1d4y4t@gmail.com


    Nama: WONG GTT NGANJUK Propinsi: NGANJUK, JATIM 25-4-2008
    Saya: Masyarakat di NGANJUK
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    KAPAN PARA GTT YANG PENGABDIAN LEBIH 5 TAHUN DIREKRUT CPNS???????

    Informasi Kontak: E-Mail: agb-s@plasa.com


    Nama: Icha Propinsi: Medan/Sumatera Utara 27 April 2008
    Saya: Mahasiswi di STBA Harapan Medan
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Saya berharap pada saat ada penerimaan cpns, berlangsung sangat transparan,tidak adanya kecurangan karena keadaan yang saya lihat sekarang ini seperti hanya orang yang berduit sajalah yang bisa masuk pns. Seperinya kemampuan ataupun moral tidak diperhitungkan lagi.

    Informasi Kontak: E-Mail: hedy_na_muaniz@yahoo.com


    Nama: YULPUTRI Propinsi: Bukittinggi Sumatera Barat 28 Mei 2008
    Saya: Guru di SD N 13 Bukittinggi
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    pak...kapan kami guru honor ini diangkat menjadi PNS? apa ada harapan untuk kami menjadi PNS? karena kami mengabdi sudah cukup lama di sekolah ini, sedangkan yang diangkat menjadi PNS justru orang-orang baru saja.

    Informasi Kontak: E-Mail: t42_vdwiana@yahoo.com


    Nama: annes Propinsi: banten 20 Juni 2008
    Saya: Mohon Pilih di istri honorer TLD
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Ass. wr.wb. Yang terhormat Dirjen DikDasMen sebelumnya saya mau minta maaf kalau nanti kata-kata saya ada yang kurang berkenan. sudah dari th. 2005 suami saya menjabat sebagai tenaga honorer TLD hingga sekarang. tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan suami saya beserta rekan2 yg lain utk wilayah Lebak akan segera diangkat. Kadang2 hak yg harusnya kita dapat sering terpending dengan alasan yg kurang jelas. Seperti honor untuk bulan januari-mei setiap tahunnya selalu dirapelkan. Jadi tiap bulan januari s/d mei kita tdk menerima honor, baru dbulan juni awal kita mendapatkannya. Mungkin bagi orang2 atas dari suami saya bekerja hal ini sepele, tapi lain halnya kalau diposisi kami. Kami cuma butuh kebijakan yang pasti supaya kehidupan kami tidak selamanya lontang-lantung. Terkadang proyek kerja DikDasMen yg bersifat sunah selalu didahulukan tetapi berbanding terbalik dg hasil kerja yg sangat wajar didapatkan suami saya yang terkadang hrs menunggu 5bln dahulu br dapat merasakan jerih payah sendiri. kami minta sedikit kebijakan untuk nasib TLD wilayah LEBAK utk didengar aspirasinya & meningkat kesejahteraannya. Tolong diperhatikan, dipertimbangkan & didengar saran dari kami sebagai orang kecil yang menggantungkan hidupnya kepada DikDasMen. Sekian & terima kasih. Wasallam.

    Informasi Kontak: E-Mail: agnez_ndut@yahoo.co.id


    Nama: Rohmani, S.Pd Propinsi: Jakarta Selatan 05 Agustus 2008
    Saya: Guru di jakarta
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Tolong Bapak/ibu yang mempunyai kewenangan cek kembali guru2 yang mempunyai ijazah aspal

    Informasi Kontak: E-Mail: Pejoe@yahoo.co.id


    Nama: Wisnu Propinsi: Daerah 8-8-2008
    Saya: Pengamat di Daerah
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Saya selaku pengamat menginfokan bahwa tidak semua PNS sama, di Indonesia ada beberapa instansi (Pemda, Depkeu, Kejaksaan, Dishub, TNI, Polri, dll) terutama yg bekerja satu atap dgn TNI/Polri terdapat perbedaan yg sangat menonjol, seperti ULP yg sangat berbeda jauh. Padahal di lapangan (terutama didaerah) kinerjanya tidak seperti di Kota (pusat. Mohon dipertimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan yg terlalu signifikan, apalagi rencana kenaikan gaji TNI/Polri tahun 2009 minimal 8.5jt untuk pangkat terendah. Ini akan menjadi konflik bagi PNS yg bekerja pada insitusi tersebut. Saya kurang mengetahui didaerah lain, tapi berdasarkan pengamatan saya didaerah sebagian besar kekhawatiran PNS yg berada di institusi tersebut seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih.

    Informasi Kontak: E-Mail: pengamat_daerah@cbn.net


    Nama: Miko Propinsi: Jatim 26 Juli 2008
    Saya: Masyarakat di Lira Jatim
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Diknas & Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diduga Jadi Preman & Makelar Proyek ???

    Judul diatas awalnya tentu sulit dipahami, karena:

    1. Apa hubungan aparat hukum/jaksa dengan preman dan proyek
    2. Apa hubungan aparat hukum/jaksa dengan proyek kok bisa jadi makelar
    3. Bagaimana preman kok bisa jadi makelar proyek? Bagaimana aparat hukum/jaksa kok bisa jadi preman

    A. untuk itu bisa dilihat kronologis peristiwa yang terjadi:

    1. Tanggal 9 Juli 2008, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mengundang seluruh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan Kota di propinsi Jawa Timur (dengan penekanan undangan bahwa Kepala Dinas kabupaten dan Kota harus hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan) dan Perwakilan Sekolah2 di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menerima bantuan dana dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana APBN, untuk rehabilitasi gedung SD yang rusak dan program peningkatan mutu SD (sekolah dasar) yang berupa pembelian buku, alat peraga pendidikan dan multi media, dengan thema pertemuan sebagaimana tertera dalam undangan dan spanduk dalam ruangan pertemuan yakni: "sosialisasi program hukum dan pelaksanaan DAK tahun Anggaran 2008" Tempat acara di Hotel Royal Orchids Garden, Kota Batu, Jawa Timur

    2. Berturut-turut berbicara didalam forum tersebut:
    a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang meberikan kata pengantar
    b. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memberi gambaran sekilas kenapa harus melakukan acara tersebut dan menyatakan bangga bahwa permintaanya dipatuhi, bahwa seluruh kepala dinas hadir tanpa diwakilkan kepada staff. Untuk itu diminta menyimak apa yang akan disampaikan oleh para asisten dari kantor kejaksaan tinggi jawa timur.
    c. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan program DAK pendidikan tahun anggaran 2008
    d. Asisten Intel (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang juga memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan program DAK pendidikan tahun anggaran 2008. Baik Aspidsus maupun Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam memaparkan pelaksanaan program DAK pendidikan 2008 tersebut, menjelaskan berdasarkan paper/naskah yang dibagikan panitia acara sebelum para peserta memasuki ruangan. Paper/naskah tidak ada keterangan bahwa ini penjelasan dari siapa atau dari instansi mana.
    Baik Adpidsus maupun asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur intinya menekankan, agar perwakilan kepala sekolah yang hadir dan para kepala dinas se-jawa timur (untuk diteruskan kepada sekolah2 diwilayahnya) dalam melaksanakan program DAK tahun anggaran 2008, khususnya dalam pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu sekolah, berpedoman kepada paper/naskah tersebut. Jadi pertemuan atas undangan Kejaksaan Tinggi jawa Timur tersebut, khusus membahas pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu sekolah yang merupakan salah satu bagian dalam program DAK pendidikan tahun 2008.
    e. Bagian Penerangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Intinya menerangkan bahwa sebaiknya apa yang disampaikan Aspidsus dan Asintel dipatuhi oleh Kepala Dinas dan sekolah, dari pada nanti kena sanksi hukum. Peserta yang tadinya sedikit banyak sudah merasa tertekan, ter-intimidasi, Dalam session ini perasaan ter-intimidasi semakin kuat, karena Bagian Penerenagan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini sambil berceramah diselingi menyanyikan lagu2 yang dirubah liriknya, misalnya,... awas kalau tidak ikut akan terkena bahaya... awas hati hati nanti bisa saya kau kumasukkan bui (penjara)... awas jangan anggap enteng nanti kamu akan kena kerangkeng(kurungan ).. hahaha... hihihi bisa masuk penjara dsb. (lagu asli untuk film cinderela versi indonesia)
    f. Para peserta yang selain sudah merasa tertekan ini juga semakin bingung, karena sebenarnya untuk pelaksanaan program DAK ini secara keseluruhan maupun yang dibahas didalam forum tersebut (pengadaan barang untuk peningkatan mutu) sudah diatur didalam buku panduan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan DAK tahun anggaran 2008 yang berisi peraturan menteri, Surat edaran Dirjen dsb, dimana dalam juknis tersebut juga sudah berdasar pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku. (sebagaimana juga disebutkan oleh para pejabat kejaksaan tinggi jawa timur pada awal acara, bahwa tidak perlu risau bahwa dengan melaksanakan program DAK, termasuk didalamnya pengadaan barang untuk peningkatan mutu, sesuai dengan juknis berarti sudah mentaati peraturan yang lain seperti Kepres tahun 1980 dsb)
    g.Tetapi pada pembicaraan selanjutnya yang berdasar paper/naskah yang dibagikan tersebut, para peserta menjadi tertekan dan bingung. Sebab jika ini adalah acara sosialisasi pelaksanaan program DAK tahun 2008, yang berwenang adalah pihak Depdiknas sesuai dengan tingkatan wilayah masing masing. Dan harusnya dalam program sosialisasi, adalah bagaimana peserta dapat memahami juknis tersebut dengan benar dengan menerangkan secara lebih jelas dan mempelajari secara bersama buku juknis tersebut. Tapi yang disampaikan adalah paper/naskah yang tidak diketahui dari instansi mana yang membuatnya, yang dikatakan bahwa ini adalah penjabaran juknis khusus pengadaan barang untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008. Sehingga ada pertanyaan (dalam hati atau bisik-bisik tentunya, karena tidak berani) jika peserta mengikuti langkah ini, apakah benar benar benar aman secara hukum.
    Karena memang yang bicara adalah para petinggi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, akan tetapi dalam paper/naskah tidak tertulis, siapa penulis naskah, dan atau dari instansi mana. Jadi tetap saja jika melaksanakan sesuai isi paper tersebut, akan tetapi jika suatu saat ternyata bermasalah secara hukum, atau seperti yang lazim terjadi bahwa jika aparat tidak berkenan tetap akan dapat dicari kesalahan, yang dapat membuat mereka (dinas dan kepala sekolah) menjadi bermasalah dengan hukum, dihadapan aparat hukum termasuk salah satunya adalah para jaksa. Sebab semua pihak bisa saja mengelak dengan mengatakan bahwa paper/naskah itu adalah bukan tulisannya atau bukan dari instansinya.
    h. Keresahan ini juga muncul karena mekanisme pengadaan barang untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008, sudah dijelaskan dengan sangat jelas didalam juknis. Tapi dalam penjelasan berdasar paper/naskah tersebut oleh para petinggi kejaksaan tinggi hal yang sebetulnya tidak terlalu rumit sebagaimana tertera dalam juknis, dibuat sedemikian rupa sehingga nampak menjadi lebih rumit/sulit dipahami. Apalagi dengan beberapa penambahan penambahan persyaratan yang sebenarnya tidak diatur dalam juknis, dan terkesan mengada-ada, tetapi menimbulkan tekanan atau perasaan terintimidasi tersendiri bagi para peserta, karena selalu ada penjelasan, bahwa jika tidak seperti paper/naskah ini bisa saja menjadi bermasalah secara hukum. Apalagi ada penjelasan sambil menyanyikan lagu-lagu yang diubah liriknya menjadi lagu-lagu ancaman untuk memenjarakan kepala dinas, staff dinas maupun kepala sekolah. Bisik-bisik antar kepala dinas bersama staff maupun kepala sekolah yang hadir, menyatakan benar atau salah penjelasan ini jika dibandingkan dengan juknis, tapi yang bicara adalah para petinggi kejaksaan tinggi jawa timur, yang punya wewenang untuk memeriksa atau memproses orang secara hukum dan punya wewenang tanpa batas untuk memeriksa orang semaunya.
    Benar atau salah, jika tidak memenuhi dan menuruti keinginan para petinggi kejaksaan tinggi ini bisa repot nantinya. Karena yang benar bisa dijadikan bersalah dan tidak selamat kalau tidak nurut. Dan jika meski melakukan hal yang tidak benar karena menuruti keinginan para petinggi itu bisa dijadikan hal yang benar. Bisik-bisik ini muncul karena, selain banyak hal-hal yang ditambah- tambahkan diluar apa yang diatur dalam juknis, sehingga menambah semakin rumit proses yang sebenarnya tidak terlalu sulit (Apalagi dengan intimidasi yang terjadi didalam forum, membuat orang menjadi bingung untuk melaksanakan, karena saking rumitnya untuk menjalankan program dan takut jika salah melangkah karena diberi pemahaman yang rumit dan menakutkan karena ancaman akan dimasukkan penjara). Juga kalau diteliti bahwa penjelasan yang ada didalam forum tersebut, beberapa hal sebenarnya menjadi bertentangan atau melanggar juknis. Maka muncullah bisik-bisik itu, menjalankan juknis bisa menjadi salah, menjalankan apa yang disampaikan dalam forum, itu bisa juga menjadi melanggar juknis dan artinya bisa dikategorikan melanggar hukum. Wah.. wah..wah.. maju kena mundur kena... sama-sama bisa masuk penjara.. Tapi karena yang punya kuasa adalah para petinggi hukum ini, ya kita nurut saja apa yang dikehendaki oleh mereka. Demikian lebih kurang saling curhat diantara para peserta.
    i. Pada situasi yang demikian, ketika acara akan berakhir, di depan forum tampillah Bapak. Muchlis, yang menyatakan bahwa beliau adalah utusan resmi Direktorat/ Depdiknas Pusat. Beliau mengatakan agar para peserta tidak boleh pulang dulu, karena ada pembicara terakhir. Menurut beliau, pembicara terakhir ini adalah pembicara Kunci. Menurut beliau kenapa dikatakan kunci, karena ibarat ruangan tempat forum tersebut berlangsung jika tidak dikunci, maka semua orang bisa masuk ruangan. Maka harus dikunci agar tidak ada orang lain yang bisa ikut masuk ruangan.
    Artinya Program DAK 2008 khususnya pengadaan barang untuk peningkatan mutu itu jangan sampai orang lain bisa ikut dalam pekerjaan ini. Maka ditampilkanlah oleh Bapak Muchlis, seorang direktur sebuah perusahaan yang merupakan suplier buku, alat peraga pendidikan dan multi media yang akan memenuhi kebutuhan dalam pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008. Maka hadirin dipersilahkan menyambut kehadiran Direktur PT. Bintang Ilmu.
    Maksudnya dengan mengambil istilah ruangan harus dikunci tersebut, agar seluruh dinas pendidikan dan kepala sekolah di jawa timur yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang bersumber pada APBN tersebut, memberikan pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008 hanya kepada PT. Bintang Ilmu sebagai distributor tunggal atau kepada agen2 pemasaran dari PT. Bintang Ilmu saja. Orang lain tidak boleh masuk. Bahkan sebagai utusan direktorat/ depdiknas pusat Bapak Muchlis menyatakan, bahwa Direktur Bintang Ilmu ini kemana-mana keseluruh Indonesia beliau ajak serta, agar dinas pendidikan dan kepala sekolah di seluruh Indonesia tahu siapa yang diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun 2008. Karena PT. Bintang Ilmu sebagai Agen Tunggal, sebagaimana disebutkan pada brosur2nya yang dibagikan kepada peserta disitu maupun diseluruh Indonesia , mempunyai banyak agen pemasaran.
    Apalagi forum ini yang turut mengundang adalah para petinggi kejaksaan tinggi jawa timur, dengan pesan agar kepala dinas tidak mewakilkan kepada staff, harus hadir sendiri secara langsung. Untuk itu harus diperhatikan oleh seluruh kepala dinas dan kepala sekolah itu, jika tidak menuruti apa yang telah disampaikan bisa berakibat fatal bagi kepala dinas dan para kepala sekolah.
    j. Di depan forum Direktur Bintang Ilmu, menyampaikan bahwa Bapak Muchlis ini beliau bawa kemana-mana, keseluruh Indonesia . Agar seluruh Dinas pendidikan dan kepala Sekolah, menjadi patuh dan dengan patuh mereka aman. Beliau juga menyampaikan bahwa Beberapa kepala dinas di beberapa kabupaten, nyaris masuk penjara (beliau mengungkapkan dengan kata- kata: kepala dinas itu karena gak nurut pada kita.. tinggal 2cm dari pintu penjara..tinggal didorong masuk.. langsung blamm... merasakan sengsaranya hidup dibalik terali besi/ mengutip lagu2 yang dilantunkan Bagian Penerangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelumnya) Karena kemudian akhirnya nurut kepada Bintang Ilmu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Muchlis tadi, maka beberapa kepala dinas pendidikan itu oleh Direktur Bintang Ilmu diselamatkan dan tidak jadi masuk penjara.
    Direktur PT. Bintang Ilmu juga menegaskan bahwa paper dan semua apa yang telah disampaikan oleh para petinggi kejaksaan tinggi jawa timur tersebut bersumber dari dirinya, para petinggi tersebut tinggal melaksanakan saja. Direktur Bintang Ilmu dalam forum tersebut juga menyayangkan bahwa kepala kejaksaan negeri di jawa timur yang hadir dalam forum ini hanya dua. Dia menyatakan di jawa barat, jawa tengah, banten, dan beberapa daerah yang lain, tidak berani seperti ini. Seluruh kepala kejaksaan negeri di propinsi lain pasti hadir jika dia membuat acara semacam ini.
    Apalagi ini Kepala kejaksaan Tinggi adalah sebagai pihak yang mengundang dan Kepala kejaksaan Tinggi dan semua asisten yang penting dan berkompeten berbicara langsung agar acara ini berlangsung dan menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan. Melihat kenyataan adanya kemungkinan ketidak-patuhan hampir semua kejaksaan negeri ini (dilihat dari yang hadir hanya 2 kepala kejaksaan negeri) mungkin perlu dipertimbangkan bahwa di Jawa Timur sebaiknya nantinya proses pemeriksaan kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah yang tidak patuh pada arahan pada forum ini, dilakukan oleh kejaksaan tinggi, bukan oleh kejaksaan negeri. Dalam kesempatan itu, Direktur Bintang Ilmu juga menyesalkan bahwa beberapa kota dan kabupaten di jawa timur telah mulai melaksanakan proses tahap awal program DAK tahun 2008 baik berupa penetapan sekolah penerima bantuan, sosialisasi program kepada sekolah dan seterusnya. sebelum mendapatkan bekal dari forum ini. Ungkapan ungkapan seperti.. Ingin masuk penjara rupanya.. dan berbagai sindiran lainnya meluncur dari Direktur Bintang Ilmu. Ungkapan ini muncul karena pada beberapa kabupaten dan kota yang sudah mulai menjalankan program ini, diperkirakan pemesanan barang tidak kepada PT. Bintang Ilmu maupun agen agen pemasarannya. sebab PT. Bintang Ilmu belum siap.
    Jadi terungkap dalam forum sebenarnya bahwa PT. Bintang Ilmu belum selesai mempersiapkan diri untuk menjalankan program DAK tahun 2008 ini. Maka dengan diadakannya forum ini diharapkan dinas dan sekolah jangan melaksanakan program ini dahulu. Maka dalam penjelasan di dalam forum ini dibuatlah sebuah proses yang cukup rumit dan proses yang panjang,lama berliku-liku (jika dicermati sebenarnya hal itu menjungkir-balikkan apa yang diatur dalam juknis dan bertentangan dengan juknis), barulah dinas dan sekolah boleh menjalankan program.
    (NB: padahal dalam juknis pelaksanaan DAK sudah jelas bahwa sejak juknis selesai dibuat, apalagi sebelumnya sudah ada sosialisasi- sosialisasi oleh direktorat kepada dinas pendidikan kabupaten dan kota , mereka sudah bisa mulai mengawali proses pelaksanaan program ini, yakni penetapan sekolah penerima bantuan, sosialisasi kepada sekolah penerima bantuan dan seterusnya) Dengan sindiran yang sedikit banyak berisi intimidasi tersebut beberapa kepala dinas yang nama daerahnya disebut oleh Direktur Bintang Ilmu, sebagai dinas yang tidak patuh dan tidak bisa atau disindir dengan ungkapan tidak mau mengarahkan sekolah sekolah penerima DAK, agar setiap programnya ada dalam kendali dan pengkondisian dari dinas itu, hanya bisa tersenyum kecut menoleh kekiri dan kekanan memandang rekan sejawat dari kabupaten dan kota yang lain. Ditambah rasa takut ibarat sampai keluar keringat sebesar butiran jagung melihat para petinggi aparat hukum yang pandangan matanya langsung tertuju fokus kepada diri mereka.
    k. Acarapun selesai, dan selanjutnya Direktur Bintang Ilmu beserta karyawannya yang menjadi panitia acara tersebut dan para agen pemasarannya , mendekati para kepala dinas dan kepala sekolah yang ada, dengan menekankan agar patuh pada apa yang telah disampaikan oleh para petinggi kejaksaan tinggi jawa timur, kalau kepala dinas dan kepala sekolah ingin selamat dan tidak masuk penjara. Dan diberitahukan bahwa dengan telah jelas dengan adanya forum ini, bahwa program ini adalah program dari aparat penegak hukum/kejaksaan dan dengan itu agar kepala dinas tidak terkena masalah hukum, sebaiknya mau dan bisa mengkondisikan sekolah penerima DAK di wilayahnya agar tidak menerima orang lain, sebagaimana diungkapkan dalam forum yang menampilkan direktur Bintang Ilmu dengan mengambil perumpamaan istilah kunci.
    maka waktu para kepala dinas dan kepala sekolah berkemas mau pulang dari acara pertemuan, sering muncul ungkapan diantara mereka.. Sudahlah kita nanti harus beli barangnya kejaksaan ini saja biar selamat... daripada nanti dinas atau sekolah tidak beli barang dari kejaksaan ini, pasti gak selamat. benar atau salah mereka yang berhak menentukan.. . mereka berhak memanggil untuk diperiksa dengan seenaknya dan semaunya kok.. walau diperiksa tidak ditemukan kesalahan saja... pasti akan dipanggil terus menerus berkali-kali. sampai kapok, sampai ditemukan kesalahan atau sampai terpaksa mengaku salah. lha iya kalau rumahnya dekat dengan kantor kejaksaan tinggi disurabaya, kalau jauh dipucuk gunung... bisa habis rumah dijual untuk ongkos transport.. belum waktu pasti banyak hilang... kapan ngurus pendidikan.. . juga kapan guru bisa mengajar pada muridnya... belum lagi stress-nya.. . sudahlah biar aman kita beli saja barang milik kejaksaan ini... bahkan pegawai bintang ilmu yang ada disitu ada yang menimpali.. sudahlah pak dinas harus mengkondisikan sekolah agar harus membeli barang yang merupakan program kejaksaan ini... meski ini dana swakelola sekolah karena merupakan dana blockgrain, tapi pasti jika program dari kejaksaan ini tidak berjalan maka dinas bagimanapun ada celah bisa dipanggil dan diperiksa, dan biasanya akan merembet pada program program lain yang dilaksanakan oleh dinas diluar program DAK. Jadinya dinas tidak aman dan tentram. Karena tinggal dorong dikit sudah bisa masuk penjara. sebagai contoh dalam DAK tahun 2007 beberapa daerah yang nurut dan mau mengkondisikan sekolah harus mengikuti program kejaksaan ini pasti selamat. sedangkan yang tidak bisa atau lebih tepat dikatakan tidak mau mengkondisikan, karena ini merupakan dana blockgrain dan dana swakelola oleh sekolah, meski sudah berjalan dengan baik dan benar, akan dipanggil berkali-kali oleh kejaksaan, jadi tidak nyaman bukan... malah pasti akan dicari celahnya pak, karena dalam pelaksanaan dan administrasinya sebaik apapun akan dapat dicari celahnya. Karena yang berwenang menentukan dapat diperiksa atau tidak, diarahkan bersalah atau tidak itu adalah kejaksaan... tambah suara suara itu lagi.

    B. Melihat kronologis yang demikian itu, yang menjadi pertanyaan dan harusnya diperiksa dan teliti adalah:

    1. Dengan kejaksaan tinggi jawa timur mengundang seluruh kepala dinas kabupaten dan kota di jawa timur dan beberapa kepala sekolah sebagai perwakilan kepala sekolah penerima DAK tiap kabupaten dan kota di seluruh jawatimur tadi, dengan acara sosialisasi program hukum dan pelaksanaan DAK tahun anggaran 2008, apakah sudah tepat menurut peraturan yang berlaku. Karena pelaksanaan program sosialisasi dalam pelaksanaan DAK bukanlah instansi kejaksaan. Apalagi dalam forum itu ternyata kejaksaan menghadirkan pihak yang mempunyai kepentingan lain untuk memberikan hal-hal yang harus dipatuhi oleh dinas dan kepala sekolah.

    2. Untuk itu patut diperiksa anggaran yang dipakai oleh kejaksaan tinggi jawa timur untuk melaksanakan acara tersebut.

    Informasi Kontak: E-Mail: makbar.68@gmail.com


    Nama: andi pratama Propinsi: kaltim 22 Agustus 2008
    Saya: Staf Administrasi di kantor pemerintahan
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    percuma aja bapak ngomong ga ada kkn dalam penerimaan CPNS buktinya ada saja yg staf bpk meminta uang untuk bisa lulus CPNS.hebatnya anak yg baru lulus SMU udah lulus jadi CPNS tampa masuk data base di bkn. kalah yang udah kerja selama 7 tahun.hebat kan saya pribadi mengatakan itu wajar karena orang di bkn juga perlu bayar rumah.listrik.air dan peralatan yg lain. untuk diketahui jumlah hanor di kaltim khususnya kukar sudah kayak semut.mau bukti liat aja kesetiap kantor mereka hanya duduk2 aja,ngobrol.ngerokok ,santai tampa ada pekerjaan yang jelas apalagi hanya dg uang 15 juta udah bisa jadi honor di kukar tampa kepastian apakah masuk data base bkn atau tidak.malah sampai sekarang ada yang belum bisa menerima gaji.jadi saya harap dan tolong kirim kan staf anda yang benar2 jujur yang mengerti akhirat yang mengerti haram untuk menilai kualitas BKD daerah kukar kalo tidak anda akan hanya menerima sebuah kertas yang isinya hanya semua bagus2 aja dan konsultasi oh ini dari kukar masih perlu penerimaan honor lagi. anda jangan terkecoh itu hanya untuk mengelabui anda aja.anda jujur tidak KKN tapi siapa tau staf anda tidak jujur makanya kirimlah staf anda yg benar2 bisa memegang amanah,yang masih memikirkan akhirat.sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya percaya melalui forum ini bisa menyampaikan aspirasi saya tampa harus di buang oleh staf anda yg telah merasa ber KKN.

    Informasi Kontak: E-Mail: efri_12345@.com


    Nama: rinto sinaga Propinsi: piau 07/11/2008
    Saya: Staf Teknologi di riau
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    tolong kalo ada informasi kalo ada lowongan di perkebuanan yang berada di riau. ok, trims

    Informasi Kontak: E-Mail: oppung_nami@yahoo.com


    Nama: Armin Propinsi: Merangin/Jambi Senin, 15 November 2008
    Saya: Guru di SDN 299/VI Langling II
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Pemerintah perlu mengkaji ulang ttng sertivikasi guru. Lebih baik fokus dulu pada pengangkatan guru honor komite. Itu yg dibutuhkan sekolah.

    Informasi Kontak: E-Mail: Arminsyah62@ymail.com


    Nama: El Faruq Propinsi: Subang/Ja-Bar Jum'at 05 Des 2008
    Saya: Masyarakat di Pamanukan
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Keadaan yang nyata di Subang Khususnya dan ditempat lain, tdk adanya penerimaan PNS yang sesuai dengan aturan yang benar tetapi semuanya(mayoritas)hanya pormalitas, toh ujung-ujungnya adalah uang.

    Informasi Kontak: E-Mail: elfaruq_rm@yahoo.co.id


    Nama: Ayuk Propinsi: Jawa Tengah 5 Desember 2008
    Saya: Staf Administrasi di SMA
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    Kami dari Tenaga Honorer yang Non APBD/APBN bagaimana dengan nasib kami apakah kami bisa terangkat untuk menjadi CPNS meski kami sebenarnya juga sudah masuk Data Base dan masa kerja kami sudah lebih dari 10 tahun... Mohon perhatiannya

    Informasi Kontak: E-Mail: luv_mirna@yahoo.com


    Nama: Abdul Razak Busrah Propinsi: Maros/Sul-Sel 26/12/2008
    Saya: Dosen di STIM
    Topik: Keadaan di Lapangan
    Saran Saya:

    masih ada ribuan guru honorer (IGHI) baik negeri maupun swasta belum diangkat menjadi cpns, mereka hanya dibayar Rp.2500 s.d. Rp.3000 perjam mereka sudah mengajar puluhan tahun bahkan ada yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk pendaftaran umum karena mereka sudah berusia di atas 35 tahun, kasihan mereka kalau tidak ada kebijakan pengangkatan menjadi cpns. mereka sama tugasnya dengan guru pns hanya saja status yang membedakan

    Informasi Kontak: E-Mail: nolempatnollima@ymail.com


    Kontak:


    E-Group
    http://groups.yahoo.com/group/PegawaiNegeri/


    UpDate Terakhir